Lampung Utara - K11.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi tahun anggaran 2025, yang berlangsung di Aula Siger,Kantor Pemda setempat. Senin (23/6/2025).
Dalam kegiatan tersebut, dihadiri langsung Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si, didampingi oleh Wakil Bupati Romli, S.Kom., SH., MH, serta Sekretaris Daerah, Drs. H. Lekok, MM, turut hadir seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Ahli, Asisten I, II dan III, serta jajaran pejabat struktural lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni menegaskan bila upaya pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen kolektif, dan tidak hanya bersifat seremonial. Ia menekankan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan transparan.
"Kita tidak hanya bicara soal pencegahan, tetapi juga konsistensi dalam membangun sistem yang mampu menutup celah praktik korupsi. MCP harus benar-benar dioptimalkan sebagai alat monitoring yang terintegrasi,” ungkap Bupati Hamartoni.
Adapun Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan salah satu instrumen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memantau capaian program pencegahan korupsi daerah.
Terdapat beberapa fokus utama dalam rapat ini meliputi. Evaluasi dan optimalisasi implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
Penguatan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam pengawasan internal.
Pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pelaporan terstruktur dan peningkatan literasi anti-korupsi.
Pengembangan zona Integritas dilingkungan OPD sebagai wujud komitmen reformasi birokrasi.
Sinergi lintas OPD untuk mendukung tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, dalam laporannya, Sekda Lampung Utara menjelaskan bila seluruh perangkat daerah harus berperan aktif dalam pelaksanaan MCP dan memastikan setiap indikator program berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh KPK.
Rapat ini diakhiri dengan penyusunan rencana aksi dan penegasan kembali komitmen seluruh OPD terhadap pencegahan korupsi melalui pendekatan sistemik dan berkelanjutan.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan kesungguhannya untuk terus mengedepankan prinsip good governance dan clean government dalam setiap aspek pelayanan publik. (Red/Kominfo)
0 Komentar